Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) dinyatakan memenuhi syarat dalam proses verifikasi faktual Pemilu 2024 tingkat Pusat.
"Kami mengecek semua data, menyangkut kepengurusan, perwakilan perempuan, dan domisili, kami berkesimpulan PSI memenuhi syarat di tingkat pusat," papar Komisioner KPU RI Idham Holik.
Sebagai contoh, hasil verifikasi keterwakilan perempuan di kepengurusan DPP PSI mencapai PSI 62,5%. Hal itu memenuhi aturan UU Pemilu pasal 173 ayat 2 yang mensyaratkan 30%.
Baca juga: Giring Angkat Korban Tragedi Kanjuruhan Jadi Anak Angkat
Saat pengecekan oleh KPU dan Bawaslu RI, semua pengurus DPP PSI hadir dengan dipimpin Ketua Umum Giring Ganesha.
"Alhamdulillah, hari ini, berjalan lancar. Sangat lega karena satu fase telah dilalui. Terima kasih atas profesionalisme KPU dan Bawaslu," terang Giring.
Setelah ini, proses verifikasi faktual akan berlanjut ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasil akhir akan diumumkan pada pertengahan Desember 2022.
Adapun, pada pelaksanaan verifikasi faktual hari pertama, Sabtu (15/10), KPU RI telah melakukan verifikasi faktual atas Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Alamat Kantor Partai Politik Tingkat Pusat.
Berikut daftar parpol terverifikasi faktual dengan hasil Memenuhi Syarat (MS) di hari pertama, Sabtu (15/10):
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Gus Yasin berharap kepemimpinan baru PPP bisa benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat serta mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam setiap kebijakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved